Publication

Kelas menengah merupakan penggerak utama konsumsi domestik dan penopang stabilitas ekonomi Indonesia. Namun, kelompok ini kini menghadapi tekanan yang meningkat. Proporsinya menurun dari 21,4% pada 2019 menjadi 16,6% pada 2025, sementara jumlah calon kelas menengah terus bertambah, menandakan semakin banyak masyarakat berada dalam posisi ekonomi yang rentan.

Analisis percakapan digital di media dan media sosial menunjukkan bahwa isu biaya hidup menjadi topik paling dominan. Kenaikan harga kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan perumahan sering dikaitkan dengan tekanan daya beli. Selain itu, ketidakpastian pekerjaan, beban fiskal, dan akses hunian juga memengaruhi ketahanan ekonomi mereka.

Kondisi ini menggambarkan kelas menengah Indonesia berada pada fase “rentan sejahtera”—tidak tergolong miskin, tetapi tetap berisiko mengalami penurunan kesejahteraan ketika terjadi tekanan ekonomi. Karena itu, kondisi kelas menengah menjadi indikator penting bagi arah kesejahteraan masyarakat dan dinamika ekonomi nasional.

Katadata Insight Center (KIC) bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) merilis whitepaper bertajuk “Dari Alternatif Menjadi Imperatif: Peran Vital Industri Pindar bagi Ekonomi Digital Indonesia” yang mengulas transformasi industri peer-to-peer lending (pinjaman daring/pindar) dalam kontribusinya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Laporan ini disusun berdasarkan analisis data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), serta survei daring terhadap 309 UMKM penerima pembiayaan pindar di berbagai sektor usaha.

Whitepaper ini menegaskan bahwa pindar tidak lagi sekadar alternatif pembiayaan, melainkan telah menjadi imperatif yang menjembatani funding gap bagi segmen unbankable dan underserved. Secara makro, setiap Rp1 pinjaman produktif berkontribusi Rp6 terhadap perekonomian melalui efek pengganda. Secara mikro, akses pembiayaan mendorong kenaikan rata-rata omzet UMKM hingga 121% dan meningkatkan resiliensi usaha di tengah tekanan ekonomi, sekaligus mempercepat digitalisasi kanal penjualan.

Sebagai langkah strategis, laporan ini merekomendasikan penguatan sinergi antara perbankan dan pindar, peningkatan transparansi biaya layanan untuk membangun kepercayaan publik, perluasan literasi keuangan digital, serta integrasi pembiayaan dengan program transformasi digital UMKM. Whitepaper ini diharapkan menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan kolaboratif guna memastikan industri pindar tumbuh berkelanjutan dan semakin berkontribusi bagi ekonomi digital Indonesia.

Pemberlakuan PP No. 25 Tahun 2024 membuka peluang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk terlibat dalam kegiatan usaha pertambangan. Kebijakan ini menghadirkan peran baru ormas keagamaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan memunculkan beragam respons di ruang publik, baik yang memandangnya sebagai peluang pemberdayaan maupun yang menyoroti potensi risiko tata kelola dan nilai.

Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami sikap dan pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap kebijakan konsesi tambang, mengidentifikasi keragaman perspektif yang berkembang, serta menelaah faktor-faktor utama yang melatarbelakangi penerimaan maupun keberatan atas keterlibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang.

Indonesia’s middle class isn’t just the biggest consumer group, they are the engine driving our economy, culture, and digital transformation. Over the past year, they have faced inflationary pressures, digital saturation, and shifting life aspirations. All of this has pushed them to ask a fundamental question: what truly matters?

Their choices today, what they perceive as valuable, how they adopt technology, and how they balance sustainability with comfort are early signals of what Indonesia’s future economy and culture will look like.

In this report, each global trend is translated into the everyday behaviors of Indonesia’s middle class. The result is a deep reading of how they define value (worth), grounded sustainability, and human–technology balance.

This is a roadmap to Indonesia’s future, built on real behaviors not assumptions. To understand the middle class is to understand where Indonesia is heading next.

Komitmen Indonesia mencapai Net Zero Emissions 2060 atau lebih cepat menjadikan pensiun dini PLTU batu bara—termasuk PLTU Cirebon 1 sebagai proyek percontohan ETM—sebagai bagian penting strategi dekarbonisasi nasional. Beroperasi sejak 2012, PLTU Cirebon 1 direncanakan berhenti pada 2035, tujuh tahun lebih awal dari jadwal semula, sehingga memberi dampak signifikan bagi masyarakat yang bergantung pada keberadaannya.

Studi yang berjudul “Survei Dampak Rencana Pensiun Dini PLTU Cirebon 1 dalam Perspektif Transisi Berkeadilan” dan dilakukan oleh Katadata Green dan Katadata Insight Center pada Februari 2025 ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menilai dampak sosial-ekonomi dan lingkungan dari rencana pensiun dini tersebut. Survei terhadap 125 responden dan delapan wawancara mendalam dilakukan dalam radius dua kilometer dari lokasi PLTU. Penelitian ini bertujuan memahami tingkat kesadaran publik, mengidentifikasi kelompok terdampak, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memastikan transisi energi yang adil dan inklusif.