Publication

Di tengah perkembangan transisi energi, industri batu bara menghadapi kebutuhan untuk berubah. Kebijakan dekarbonisasi bertahap dalam RUEN dan RUPTL PLN 2025-2034, serta tekanan pasar global seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), menuntut transisi energi berkeadilan, yakni penurunan emisi disertai perlindungan pekerja dan masyarakat sekitar tambang.

Laporan Transisi Energi Berkeadilan di Sektor Batu Bara Indonesia menilik sejauh mana kesiapan industri dalam menanggapi tantangan ini. Analisis menggunakan data 22 perusahaan periode 2021-2024 dari database Katadata ESG Insight (KESGI) Dashboard. Aspek lingkungan dilihat dari indicator emisi, intensitas emisi, energi, dan penggunaan energi baru dan terbarukan. Sementara aspek sosial menilik indikator tenaga kerja, lokalitas, permanensi kerja, dan pelatihan.

Kajian menemukan komitmen perusahaan bergerak lebih cepat dari perubahan operasional. Penggunaan energi terbarukan meningkat, tetapi hal ini belum sama dengan adanya dekarbonisasi. Selain itu, kondisi kualitas ketenagakerjaan masih beragam di antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Laporan ini juga membandingkan dua perusahaan yang mencontohkan dua jalur transisi sebagai bahan pembelajaran, serta merumuskan rekomendasi bagi pihak pemerintah, investor, dan pemerintah daerah.

Katadata ESG Insight (KESGI) Annual Report 2026 memetakan perkembangan kinerja ESG pada 16 sektor industri di Indonesia sepanjang 2021-2025. Pada 2025, median skor ESG lintas sektor mencapai 41,4, dengan Batu Bara, Migas, Material Konstruksi, E-Commerce dan Retail, serta Perbankan berada di posisi teratas. Namun, perkembangan tersebut belum berlangsung merata. Sebanyak 10 sektor mencatat kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, sementara enam sektor mengalami penurunan, menunjukkan bahwa kapasitas pengelolaan dan pelaporan ESG masih berbeda antar industri.

Laporan ini juga menemukan bahwa aspek Sosial masih menjadi titik lemah utama dibandingkan Lingkungan dan Tata Kelola. KESGI 2026 menunjukkan bahwa regulasi yang konsisten, dorongan investor, dan komitmen manajemen menjadi faktor penting dalam memperkuat praktik ESG. Temuan tersebut menegaskan bahwa agenda berikutnya bukan hanya meningkatkan skor, tetapi memastikan praktik dan kapasitas ESG semakin merata dan konsisten di seluruh sektor.

Kenaikan suhu dan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem di Indonesia akibat perubahan iklim, ditambah ambisi negara mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat melalui Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC), mendorong kebutuhan mendesak bagi industri dalam negeri untuk menekan jejak karbon dalam operasinya.

Laporan Menutup Jarak Menuju Net-Zero Lewat Dekarbonisasi: Analisis Benchmarking dan Skenario Dekarbonisasi Industri Indonesia mengkaji secara mendalam bagaimana enam sektor utama (makanan dan minuman, kimia dan kemasan, mineral, rumah tangga, utilitas dan listrik) di sepanjang rantai produksi, dari hulu hingga hilir, menjalankan upaya dekarbonisasi selama periode 2021-2024. Analisis ini bersumber dari data Katadata ESG Insight (KESGI) Dashboard, dengan menilai setiap perusahaan melalui skor komposit dekarbonisasi (0-100) yang disusun dari indikator pilar lingkungan dan tata kelola.

Hasil kajian menetapkan perusahaan terbaik di tiap sektor sebagai tolok ukur (best practice benchmark). Laporan ini juga memetakan perjalanan masing-masing sektor menuju NZE melalui tiga skenario proyeksi: Business as usual (BAU) yaitu tanpa intervensi; moderate yaitu dengan intervensi terbatas; aggressive yaitu dengan intervensi paling besar. Ketiganya menunjukkan seberapa jauh intervensi dapat mempercepat kemajuan dekarbonisasi tiap sektor.

Komunikasi organisasi maupun korporasi kini menjadi bagian dari keseharian publik. Di tengah banyaknya informasi yang beredar, organisasi maupun korporasi menghadapi tantangan untuk memastikan pesan yang disampaikan mampu menarik perhatian, menjawab kebutuhan audiens, dan membangun kepercayaan. Publik memiliki beragam pilihan sumber informasi serta pertimbangan dalam menentukan informasi mana yang ingin mereka perhatikan, percaya, dan bagikan kepada orang lain. Untuk itu, efektivitas komunikasi tidak cukup diukur dari seberapa luas pesan disebarkan, tetapi juga bagaimana publik memahami isi pesan dan merespon komunikasi tersebut.

Survei ini dilakukan untuk memetakan perjalanan publik dalam berinteraksi dengan komunikasi organisasi (communication journey), mulai dari paparan informasi, ketertarikan, keterlibatan, hingga proses mengingat, memverifikasi, dan mengambil tindakan setelah menerima pesan. Survei ini juga menggali preferensi publik terhadap figur penyampai pesan, kanal dan format informasi, serta ekspektasi terhadap komunikasi organisasi ketika menghadapi isu atau krisis. Survei melibatkan dua kelompok responden, yaitu masyarakat dengan latar belakang komunikasi, public relations (PR), marketing, atau media, serta masyarakat tanpa latar belakang tersebut, untuk melihat persamaan dan perbedaan persepsi maupun preferensi di antara keduanya.

Survei dilakukan secara online kepada 400 responden yang tersebar secara Nasional. Pengumpulan data dilakukan pada rentang tanggal 25 September – 12 Oktober 2026.

Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan menerapkan kebijakan Wajib Halal Oktober 2026. Kebijakan ini merupakan tahap pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi kelompok produk tertentu yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia, yang efektif mulai 18 Oktober 2026. Kelompok produk yang wajib bersertifikasi halal adalah,

1. Makanan dan minuman
2. Hasil sembelihan dan jasa penyembelihan
3. Kosmetik
4. Produk kimiawi dan produk rekayasa genetik
5. Obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan
6. Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong makanan/minuman
7. Barang gunaan tertentu, seperti sandang dan aksesori, perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan ibadah, alat tulis/perlengkapan kantor, dan alat kesehatan risiko A.

Kebijakan ini tentu memberikan dampak dan konsekuensi, baik bagi industri maupun publik sebagai konsumen. Survei ini memotret bagaimana publik merespon kebijakan tersebut, sekaligus menggali pemahaman publik mengenai sertifikasi halal. Temuan survei menunjukkan bahwa publik memaknai sertifikasi halal sebagai keamanan dalam produk makanan. Terkait dengan respon kebijakan, publik berharap penerapan kebijakan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan produk konsumsi & kosmetik.

Survei dilakukan secara online kepada 1000 responden publik yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan pada rentang tanggal 7 – 12 Oktober 2026.