Publication

Akhir tahun merupakan momen masyarakat berlibur dengan momentum libur sekolah dan libur natal - tahun baru. Terlebih lagi, pembatasan perjalanan yang dalam 3 tahun terakhir diberlakukan akibat pandemi kini sudah semakin longgar. Untuk melihat perilaku dan preferensi masyarakat Indonesia dalam berlibur, kami melakukan survei yang mengeksplorasi berbagai topik seputar pariwisata.

Survei ini terdiri dari 3 bagian yang dilakukan pada 3 periode berbeda. Di bagian pertama, survei ini mengeksplorasi rencana masyarakat untuk berlibur atau berwisata di akhir tahun. Selain ada-tidaknya rencana serta tujuan wisata, survei ini juga mengeksplorasi persepsi masyarakat terkait gagasan berwisata di akhir tahun.

Di bagian kedua, survei ini mencoba melihat preferensi masyarakat dalam berlibur atau berwisata, seperti kriteria pemilihan destinasi dan akomodasi, serta kegiatan. Selain itu, persepsi terhadap program destinasi wisata prioritas dan super-prioritas juga ditelusuri dalam bagian ini. Di bagian ketiga, survei ini melihat perilaku penggunaan agen perjalanan online atau aplikasi dalam merencanakan wisata.

Laporan ini adalah hasil kolaborasi penelitian atara Finantier dengan Katadata Insight Center yang membahas potensi Open Finance di Indonesia untuk memperkuat infrastruktur teknis untuk mendorong inklusi keuangan, begitu pula dengan tantangannya.

Wawancara dilakukan untuk menjaring insight dari pelaku industri, yang terdiri dari regulator, platform Open Finance, bank, fintech, e-commerce, biro kredit, provider telekomunikasi, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Beberapa bab penting dibahas pada laporan ini, diantaranya:

1. Lanskap Open Finance saat ini di Indonesia

2. Estimasi potensi pasar

3. Hambatan yang dihadapi untuk pengembangan Open Finance

4. Rekomendasi kepada regulator dan pelaku industri

Berbagai pihak mendorong perdagangan karbon dikembangkan karena dinilai berpotensi mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan biaya ekonomis. Pilihan pendekatan penting bagi pembuat kebijakan yang ingin menjadikan pasar karbon sebagai upaya mendorong pengurangan emisi dalam satu atau beberapa sektor ekonomi.

Perdagangan karbon juga menunjukan pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir, Coherent Market Insights memprediksi bahwa pasar karbon global akan setara dengan US$ 2.407,8 miliar pada 2027.

Laporan Indonesia Carbon Trading Handbook ini merangkum informasi mengenai pasar karbon, mekanisme perdagangan yang dilakukan dan perkembangan perdagangan karbon di dunia khususnya di Indonesia.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran mengenai potensi perdagangan karbon di Indonesia dalam berkontribusi untuk mencapai target pengurangan emisi GRK dan net-zero emissions secara global.

Katadata turut mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menerapkan sistem keberlanjutan, dan berkontribusi untuk melindungi lingkungan serta mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini dilakukan melalui perhitungan, publikasi, dan penghargaan (awarding) dalam bentuk Corporate Sustainability Index yang diberikan dalam rangkaian acara Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2022.

Penilaian tersebut dilakukan pada perusahaan terdaftar secara publik di Bursa Efek Indonesia pada 3 sektor industri yaitu perkebunan (plantation), pertambangan (mining), dan makanan dan minuman (food and beverage). Khusus perusahaan tambang, kami memilih hanya group perusahaan pemilik tambang.

Penilaian utama Katadata Corporate Sustainability Index berdasarkan ketersedian data tiap perusahaan yang diperoleh dari Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) terbaru yang dapat diakses melalui situs perusahaan per Juni 2022.

Penelitian ini mengurai dinamika dalam pengadaan rumah rakyat di Indonesia secara umum, baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan. Kami mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan, hingga wawancara dengan pemangku kepentingan terkait kendala yang dihadapi.

Sehingga, hasil pengumpulan data dan proses interview tersebut diharapkan bisa memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan dalam menekan angka backlog kepemilikan rumah dan memenuhi kebutuhan rumah layak khususnya bagi MBR di Indonesia.