Publikasi

Katadata ESG Index (KESGI) merupakan penilaian independen dari Katadata Insight Center untuk mengukur kinerja keberlanjutan perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta beberapa BUMN yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Tahun ini, KESGI memasuki penyelenggaraan tahun keempat.

Penilaian dilakukan pada tiga aspek utama:
- Lingkungan (Environmental): mencakup pelaporan biaya lingkungan hidup, penggunaan material ramah lingkungan, efisiensi energi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan emisi, limbah, efluen, serta pengaduan dan pengelolaan air.
- Sosial (Social): menilai praktik ketenagakerjaan, keterlibatan masyarakat, serta pembiayaan berkelanjutan di sektor keuangan. Mulai tahun ini, indikator kesetaraan gender juga ditambahkan sebagai wujud komitmen pada inklusivitas dan keadilan sosial.
- Tata Kelola (Governance): meliputi keberagaman dewan direksi dan sertifikasi terkait tata kelola perusahaan, serta penguatan aspek kesetaraan gender.

Dasar penilaian KESGI 2025 adalah ketersediaan data dari Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) 2024 atau Laporan Tahunan (Annual Report) 2024 yang dapat diakses publik melalui situs resmi perusahaan per Juni 2025. Katadata melakukan penilaian pada delapan sektor industri, yaitu Keuangan/Perbankan (Finance), Pertambangan (Mining), Perkebunan (Plantation), Makanan dan Minuman (Food and Beverage), Transportasi & Logistik (Transportation and Logistic), Bahan Kimia (Chemicals), Energi (Energy), dan Perhotelan (Hospitality).

Laporan keberlanjutan yang disiapkan perusahaan mengacu pada Global Reporting Initiative (GRI), serta mengikuti regulasi POJK No. 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan SEOJK No. 16/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Melalui indeks ini, Katadata memetakan kinerja keberlanjutan perusahaan berdasarkan sektor industri dan aspek ESG (Environmental, Social, Governance).

Perhutanan sosial tidak hanya berbicara tentang kelestarian hutan, tetapi juga bagaimana masyarakat di sekitarnya mampu meningkatkan taraf hidup mereka melalui pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, program ini hadir sebagai sarana untuk memperkuat kemandirian, membuka peluang usaha baru, sekaligus menjaga keseimbangan ekologi.

Survei ini dilakukan menggunakan metode Telesurvey pada Maret – Juli 2025, melibatkan kelas KUPS perak, emas, dan platinum, dengan total 193 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perhutanan Sosial memberikan dampak ekonomi signifikan melalui peningkatan pendapatan, aset, dan status ekonomi anggota. Perbaikan ekonomi ini secara langsung mendorong komitmen pada pendidikan tinggi untuk anak, sekaligus meningkatkan ketahanan pangan. Program perhutanan sosial juga memberikan dampak positif pada pemulihan ekosistem hutan, penurunan aktivitas ilegal, serta penguatan harmoni sosial di masyarakat sekitar hutan.

Meski masih ada tantangan dalam akses pasar dan infrastruktur, perhutanan sosial jelas menjadi motor penggerak ekonomi hijau yang memberi manfaat nyata bagi desa sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Hasil riset ini tersedia dalam bentuk mini report yang dapat diunduh secara gratis, serta full report dan file Excel berisi tabulasi data yang dapat diakses dalam satu paket berbayar.

Katadata Insight Center (KIC) merilis policy paper bertajuk "Memutus Mata Rantai Judi Online Dari Hulu Ke Hilir: Peran dan Tantangan Sektor Digital & Keuangan di Indonesia" yang merangkum temuan riset investigatif dan hasil diskusi lintas lembaga dalam forum High-Level Dialogue (HLD) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Asosiasi Payment Gateway Indonesia (APGI), Asosiasi Penyelenggara Sistem Pembayaran Indonesia (APSI), serta perwakilan dari industri perbankan.

Policy paper ini menyoroti masifnya eskalasi judi online (judol) di Indonesia, dan dampaknya terhadap ekonomi, kesehatan dan tatanan harmoni sosial masyarakat. Studi ini juga menelusuri celah pengawasan sistem pembayaran yang dimanfaatkan sindikat, mulai dari penyamaran transaksi hingga penggunaan aset kripto dan terbatasnya verifikasi digital.

Sebagai respon strategis, KIC mengajukan tiga rekomendasi utama: peningkatan literasi digital dan finansial, penguatan regulasi serta kelembagaan lintas sektor, dan reformasi sistem pengawasan berbasis teknologi. Policy paper ini diharapkan menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan kolaboratif untuk memutus rantai ekosistem judol dari hulu ke hilir.

Peralihan tahun seringkali memunculkan dinamika ekonomi yang khas seperti peningkatan konsumsi musiman, diskon besar-besaran, sekaligus tekanan daya beli akibat kenaikan harga atau pengeluaran rumah tangga menjelang pergantian tahun. Dalam situasi semacam ini, pusat perbelanjaan atau mal menjadi ruang publik yang secara langsung mencerminkan perilaku dan preferensi masyarakat—baik sebagai tempat berbelanja, mencari hiburan, maupun sekadar melepas penat.

Survei yang dengan metode Computer-Assisted Web Interviewing (CAWI) ini dilakukan untuk mendapat gambaran bagaimana pola masyarakat dalam mengunjungi mal di peralihan tahun, tepatnya di akhir 2024 dan awal 2025. Responden yang terlibat merupakan 400 pengunjung mal kelas atas di Jakarta 400 pengunjung mal kelas menengah di Jakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa aktivitas yang banyak dilakukan pengunjung mal di akhir tahun adalah belanja. Sementara di awal tahun lebih banyak yang menonton bioskop. Selain itu survey juga mengungkapkan alasan masyarakat mengunjungi mal serta alasan tidak mengunjungi mal.

East Ventures – Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2025 kembali dirilis oleh East Ventures bersama Katadata Insight Center (KIC) dengan mengusung tema “Mendorong Inovasi dan Kecerdasan Buatan untuk Meningkatkan Daya Saing Digital Indonesia.”

Laporan tahunan ini menyajikan pemetaan daya saing digital di 38 provinsi dan 157 kota/kabupaten di Indonesia, dan merupakan edisi kelima sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2020. Laporan EV-DCI 2025 menghadirkan data dan wawasan terkini yang penting dalam membentuk arah perkembangan ekosistem digital nasional, sekaligus menyoroti berbagai inovasi yang mendorong transformasi digital yang bermakna. Dari tahun ke tahun, indeks ini menunjukkan tren positif, dengan skor nasional EV-DCI 2025 mencapai 38,8, meningkat dari skor 38,1 (2024), 37,8 (2023), dan 35,2 (2022). Peningkatan ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam berbagai aspek digital, terutama pada persentase tenaga kerja yang menggunakan internet serta perluasan akses jaringan 3G dan 4G ke wilayah pedesaan. Selain itu, laporan ini juga mencatat bahwa kesenjangan digital antar daerah terus menyempit, menandakan kemajuan menuju pemerataan akses dan daya saing digital di seluruh wilayah Indonesia.