Publikasi

Pada edisi kedua, studi Katadata Indonesia Middle Class Insight (KIMCI) menegaskan peran strategis kelas menengah sebagai tulang punggung perekonomian, motor konsumsi, penopang stabilitas, serta kunci pertumbuhan menuju Indonesia maju. Namun, peran tersebut kini dihadapkan pada tekanan yang semakin nyata, seperti kenaikan biaya hidup, ketidakpastian pendapatan, dan meningkatnya kebutuhan dasar.

Kondisi ini membuat kelas menengah tidak hanya berjuang untuk naik kelas, tetapi juga bertahan agar tidak mengalami penurunan, yang pada akhirnya turut memengaruhi cara pandang, prioritas, dan keputusan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk memahami dinamika tersebut, dilakukan survei online berskala nasional terhadap 1.000 responden pada periode Q4 2025 hingga Q1 2026. Studi ini tidak hanya mengangkat tantangan dan keresahan kelas menengah, tetapi juga bagaimana mereka beradaptasi dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin kompleks.

Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman komprehensif terkait kondisi, perilaku, dan persepsi kelas menengah, serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran guna memperkuat daya tahan, mendorong pertumbuhan, dan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia secara berkelanjutan.

Pemberlakuan PP No. 25 Tahun 2024 membuka peluang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk terlibat dalam kegiatan usaha pertambangan. Kebijakan ini menghadirkan peran baru ormas keagamaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan memunculkan beragam respons di ruang publik, baik yang memandangnya sebagai peluang pemberdayaan maupun yang menyoroti potensi risiko tata kelola dan nilai.

Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami sikap dan pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap kebijakan konsesi tambang, mengidentifikasi keragaman perspektif yang berkembang, serta menelaah faktor-faktor utama yang melatarbelakangi penerimaan maupun keberatan atas keterlibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang.

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) hadir sebagai langkah pembaruan untuk menciptakan seleksi yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Survei SPMB 2025 dilakukan pada 1-22 Agustus 2025 dengan metode kuantitatif yang melibatkan 1.074 responden, dan metode kualitatif melalui in-depth interview dengan berbagai stakeholder, mulai dari orang tua murid, murid, guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, dan pengamat pendidikan.

Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat awareness publik terhadap SPMB cukup tinggi (80%), dengan mayoritas responden menilai sistem ini lebih baik dibanding PPDB sebelumnya (88%) dan sesuai dengan harapan (90%). Kepuasan terhadap pelaksanaan SPMB juga tercatat pada kategori “baik” (skor rata-rata 3,26 dari 4,00), terutama dalam aspek tidak adanya biaya tambahan, kejelasan proses seleksi, serta transparansi hasil.

Selain itu, SPMB dinilai memberikan manfaat besar dalam membuka akses pendidikan yang lebih merata, memberikan peluang bagi murid berprestasi, mendukung murid dari keluarga tidak mampu maupun penyandang disabilitas.

Meskipun terdapat catatan perbaikan terkait sosialisasi dan kendala teknis dalam pelaksanaan, publik menaruh harapan agar ke depan SPMB semakin mudah diakses, lebih transparan, dan mampu memperkuat keadilan dalam layanan pendidikan.

SPMB menjadi langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan sebagai generasi penerus bangsa.

Perhutanan sosial tidak hanya berbicara tentang kelestarian hutan, tetapi juga bagaimana masyarakat di sekitarnya mampu meningkatkan taraf hidup mereka melalui pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, program ini hadir sebagai sarana untuk memperkuat kemandirian, membuka peluang usaha baru, sekaligus menjaga keseimbangan ekologi.

Survei ini dilakukan menggunakan metode Telesurvey pada Maret – Juli 2025, melibatkan kelas KUPS perak, emas, dan platinum, dengan total 193 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perhutanan Sosial memberikan dampak ekonomi signifikan melalui peningkatan pendapatan, aset, dan status ekonomi anggota. Perbaikan ekonomi ini secara langsung mendorong komitmen pada pendidikan tinggi untuk anak, sekaligus meningkatkan ketahanan pangan. Program perhutanan sosial juga memberikan dampak positif pada pemulihan ekosistem hutan, penurunan aktivitas ilegal, serta penguatan harmoni sosial di masyarakat sekitar hutan.

Meski masih ada tantangan dalam akses pasar dan infrastruktur, perhutanan sosial jelas menjadi motor penggerak ekonomi hijau yang memberi manfaat nyata bagi desa sekaligus menjaga kelestarian hutan. Hasil riset ini tersedia dalam bentuk mini report (10 halaman) yang dapat diunduh secara gratis, serta full report (38 halaman) dan file Excel berisi tabulasi data yang dapat diakses dalam satu paket berbayar.