Publication

PROGRAM Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang berada di kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat lokal/hukum adat.

Pengelolaan hutan sosial ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat adat, namun tetap menjaga kelestarian hutan dan keseimbangan lingkungan, serta dinamika sosial budaya.

Analisis ini memperlihatkan bahwa program Perhutanan Sosial memberikan dampak positif pada sisi ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan, hingga penurunan konflik di kawasan hutan.

Selain itu, pada sisi ekologi juga tercatat bahwa masyarakat merasakan kualitas tanah membaik dan hutan mulai menghijau sejak adanya status Hutan Sosial.

Namun demikian, beberapa kendala masih ditemui dilapangan seperti waktu pengajuan izin yang masih relatif lebih panjang dibandingkan waktu yang ditetapkan. Selain itu, masih minimnya peran perempuan dalam program ini juga menjadi catatan khusus dalam berjalannya program Perhutanan Sosial.

Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Katadata Insight Center menyusun Laporan Persepsi Masyarakat atas Pelindungan Data Pribadi guna menyajikan pemahaman masyarakat akan hak untuk melindungi data pribadi dan pengetahuan ihwal Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Laporan ini menganalisis data primer dari survei terhadap 11.305 responden di 34 provinsi pada 14 - 21 Juli 2021.

Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Katadata Insight Center (KIC) menyusun Laporan Kesiapan Industri dalam Pelindungan Data Pribadi untuk menggambarkan upaya pelindungan data pribadi oleh perusahaan dan mengetahui persepsi pelaku usaha digital terhadap pelaksanaan aturan pelindungan data pribadi.

Laporan ini menganalisis data primer dari survei terhadap 135 perusahaan berbasis digital di 14 provinsi Indonesia pada 26 Juli - 13 Agustus 2021.

Efektivitas dan optimalisasi pengelolaan APBD merupakan salah satu instrumen penting bagi Pemda dalam mewujudkan keberhasilan dalam pembangunan daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah.

Guna memacu efektivitas penggunaan APBD dalam mewujudkan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan pengukuran mengenai kinerja pemerintah daerah dan efektivitas daerah dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah. Kami menyebut pengukuran ini dengan nama INDEKS KELOLA yang merupakan sebuah metode untuk mengukur kinerja dan efektivitas pengelolaan APBD untuk pembangunan daerah. Metode pengukuran INDEKS KELOLA ini disusun dan disiapkan oleh tim riset dan data bersama tim analis dan stastician dari Katadata Insight Center, lembaga riset independen.

Survei ini mengukur perilaku, kepatuhan, dan hoaks vaksinasi di Indonesia. Survei juga melihat sejauh mana masyarakat bersedia divaksinasi, faktor pengaruh kesediaan vaksinasi, dan willingness to pay vaksin Covid-19.

Survei dilakukan terhadap 5.963 responden usia lebih dari 18 tahun dengan dominan usia muda pada 13-16 Februari 2021 di 34 provinsi di Indonesia.