Publication

Konflik geopolitik di Timur Tengah kembali menempatkan sektor energi global dalam tekanan. Kawasan ini tidak hanya menjadi pusat produksi energi, tetapi juga jalur distribusi strategis dunia, terutama melalui Selat Hormuz. Gangguan di jalur ini memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global dan mendorong lonjakan harga minyak, yang kemudian memperkuat ketidakpastian ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dalam konteks domestik, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi membuat dampak global tersebut terasa lebih cepat dan luas. Kenaikan harga energi tidak hanya memengaruhi biaya bahan bakar, tetapi juga berimbas pada inflasi, daya beli, serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Analisis terhadap pemberitaan media dan percakapan publik di ruang digital menunjukkan bahwa isu harga energi menjadi tema utama, dengan narasi yang secara konsisten mengaitkan konflik global dengan tekanan ekonomi di dalam negeri. 

Di sisi lain, pemerintah diposisikan sebagai aktor kunci dalam menjaga stabilitas melalui kebijakan harga dan pengamanan pasokan energi. Sementara itu, publik merespons dinamika ini dengan dominasi sentimen kekhawatiran, terutama terkait kenaikan harga dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Namun, di tengah tekanan tersebut, juga muncul narasi adaptif yang mendorong efisiensi energi serta percepatan transisi menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan.

Pada edisi kedua, studi Katadata Indonesia Middle Class Insight (KIMCI) menegaskan peran strategis kelas menengah sebagai tulang punggung perekonomian, motor konsumsi, penopang stabilitas, serta kunci pertumbuhan menuju Indonesia maju. Namun, peran tersebut kini dihadapkan pada tekanan yang semakin nyata, seperti kenaikan biaya hidup, ketidakpastian pendapatan, dan meningkatnya kebutuhan dasar.

Kondisi ini membuat kelas menengah tidak hanya berjuang untuk naik kelas, tetapi juga bertahan agar tidak mengalami penurunan, yang pada akhirnya turut memengaruhi cara pandang, prioritas, dan keputusan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk memahami dinamika tersebut, dilakukan survei online berskala nasional terhadap 1.000 responden pada periode Q4 2025 hingga Q1 2026. Studi ini tidak hanya mengangkat tantangan dan keresahan kelas menengah, tetapi juga bagaimana mereka beradaptasi dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin kompleks.

Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman komprehensif terkait kondisi, perilaku, dan persepsi kelas menengah, serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran guna memperkuat daya tahan, mendorong pertumbuhan, dan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia secara berkelanjutan.

Kelas menengah merupakan penggerak utama konsumsi domestik dan penopang stabilitas ekonomi Indonesia. Namun, kelompok ini kini menghadapi tekanan yang meningkat. Proporsinya menurun dari 21,4% pada 2019 menjadi 16,6% pada 2025, sementara jumlah calon kelas menengah terus bertambah, menandakan semakin banyak masyarakat berada dalam posisi ekonomi yang rentan.

Analisis percakapan digital di media dan media sosial menunjukkan bahwa isu biaya hidup menjadi topik paling dominan. Kenaikan harga kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan perumahan sering dikaitkan dengan tekanan daya beli. Selain itu, ketidakpastian pekerjaan, beban fiskal, dan akses hunian juga memengaruhi ketahanan ekonomi mereka.

Kondisi ini menggambarkan kelas menengah Indonesia berada pada fase “rentan sejahtera”—tidak tergolong miskin, tetapi tetap berisiko mengalami penurunan kesejahteraan ketika terjadi tekanan ekonomi. Karena itu, kondisi kelas menengah menjadi indikator penting bagi arah kesejahteraan masyarakat dan dinamika ekonomi nasional.

Katadata Insight Center (KIC) bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) merilis whitepaper bertajuk “Dari Alternatif Menjadi Imperatif: Peran Vital Industri Pindar bagi Ekonomi Digital Indonesia” yang mengulas transformasi industri peer-to-peer lending (pinjaman daring/pindar) dalam kontribusinya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Laporan ini disusun berdasarkan analisis data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), serta survei daring terhadap 309 UMKM penerima pembiayaan pindar di berbagai sektor usaha.

Whitepaper ini menegaskan bahwa pindar tidak lagi sekadar alternatif pembiayaan, melainkan telah menjadi imperatif yang menjembatani funding gap bagi segmen unbankable dan underserved. Secara makro, setiap Rp1 pinjaman produktif berkontribusi Rp6 terhadap perekonomian melalui efek pengganda. Secara mikro, akses pembiayaan mendorong kenaikan rata-rata omzet UMKM hingga 121% dan meningkatkan resiliensi usaha di tengah tekanan ekonomi, sekaligus mempercepat digitalisasi kanal penjualan.

Sebagai langkah strategis, laporan ini merekomendasikan penguatan sinergi antara perbankan dan pindar, peningkatan transparansi biaya layanan untuk membangun kepercayaan publik, perluasan literasi keuangan digital, serta integrasi pembiayaan dengan program transformasi digital UMKM. Whitepaper ini diharapkan menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan kolaboratif guna memastikan industri pindar tumbuh berkelanjutan dan semakin berkontribusi bagi ekonomi digital Indonesia.

Pemberlakuan PP No. 25 Tahun 2024 membuka peluang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk terlibat dalam kegiatan usaha pertambangan. Kebijakan ini menghadirkan peran baru ormas keagamaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan memunculkan beragam respons di ruang publik, baik yang memandangnya sebagai peluang pemberdayaan maupun yang menyoroti potensi risiko tata kelola dan nilai.

Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami sikap dan pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap kebijakan konsesi tambang, mengidentifikasi keragaman perspektif yang berkembang, serta menelaah faktor-faktor utama yang melatarbelakangi penerimaan maupun keberatan atas keterlibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang.