Publication

Kenaikan suhu dan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem di Indonesia akibat perubahan iklim, ditambah ambisi negara mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat melalui Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC), mendorong kebutuhan mendesak bagi industri dalam negeri untuk menekan jejak karbon dalam operasinya.

Laporan Menutup Jarak Menuju Net-Zero Lewat Dekarbonisasi: Analisis Benchmarking dan Skenario Dekarbonisasi Industri Indonesia mengkaji secara mendalam bagaimana enam sektor utama (makanan dan minuman, kimia dan kemasan, mineral, rumah tangga, utilitas dan listrik) di sepanjang rantai produksi, dari hulu hingga hilir, menjalankan upaya dekarbonisasi selama periode 2021-2024. Analisis ini bersumber dari data Katadata ESG Insight (KESGI) Dashboard, dengan menilai setiap perusahaan melalui skor komposit dekarbonisasi (0-100) yang disusun dari indikator pilar lingkungan dan tata kelola.

Hasil kajian menetapkan perusahaan terbaik di tiap sektor sebagai tolok ukur (best practice benchmark). Laporan ini juga memetakan perjalanan masing-masing sektor menuju NZE melalui tiga skenario proyeksi: Business as usual (BAU) yaitu tanpa intervensi; moderate yaitu dengan intervensi terbatas; aggressive yaitu dengan intervensi paling besar. Ketiganya menunjukkan seberapa jauh intervensi dapat mempercepat kemajuan dekarbonisasi tiap sektor.

Komunikasi organisasi maupun korporasi kini menjadi bagian dari keseharian publik. Di tengah banyaknya informasi yang beredar, organisasi maupun korporasi menghadapi tantangan untuk memastikan pesan yang disampaikan mampu menarik perhatian, menjawab kebutuhan audiens, dan membangun kepercayaan. Publik memiliki beragam pilihan sumber informasi serta pertimbangan dalam menentukan informasi mana yang ingin mereka perhatikan, percaya, dan bagikan kepada orang lain. Untuk itu, efektivitas komunikasi tidak cukup diukur dari seberapa luas pesan disebarkan, tetapi juga bagaimana publik memahami isi pesan dan merespon komunikasi tersebut.

Survei ini dilakukan untuk memetakan perjalanan publik dalam berinteraksi dengan komunikasi organisasi (communication journey), mulai dari paparan informasi, ketertarikan, keterlibatan, hingga proses mengingat, memverifikasi, dan mengambil tindakan setelah menerima pesan. Survei ini juga menggali preferensi publik terhadap figur penyampai pesan, kanal dan format informasi, serta ekspektasi terhadap komunikasi organisasi ketika menghadapi isu atau krisis. Survei melibatkan dua kelompok responden, yaitu masyarakat dengan latar belakang komunikasi, public relations (PR), marketing, atau media, serta masyarakat tanpa latar belakang tersebut, untuk melihat persamaan dan perbedaan persepsi maupun preferensi di antara keduanya.

Survei dilakukan secara online kepada 400 responden yang tersebar secara Nasional. Pengumpulan data dilakukan pada rentang tanggal 25 September – 12 Oktober 2026.

Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan menerapkan kebijakan Wajib Halal Oktober 2026. Kebijakan ini merupakan tahap pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi kelompok produk tertentu yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia, yang efektif mulai 18 Oktober 2026. Kelompok produk yang wajib bersertifikasi halal adalah,

1. Makanan dan minuman
2. Hasil sembelihan dan jasa penyembelihan
3. Kosmetik
4. Produk kimiawi dan produk rekayasa genetik
5. Obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan
6. Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong makanan/minuman
7. Barang gunaan tertentu, seperti sandang dan aksesori, perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan ibadah, alat tulis/perlengkapan kantor, dan alat kesehatan risiko A.

Kebijakan ini tentu memberikan dampak dan konsekuensi, baik bagi industri maupun publik sebagai konsumen. Survei ini memotret bagaimana publik merespon kebijakan tersebut, sekaligus menggali pemahaman publik mengenai sertifikasi halal. Temuan survei menunjukkan bahwa publik memaknai sertifikasi halal sebagai keamanan dalam produk makanan. Terkait dengan respon kebijakan, publik berharap penerapan kebijakan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan produk konsumsi & kosmetik.

Survei dilakukan secara online kepada 1000 responden publik yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan pada rentang tanggal 7 – 12 Oktober 2026.

Keputusan membeli mobil tidak terjadi dalam sekejap, melainkan melalui serangkaian pertimbangan yang membentuk preferensi calon konsumen. Dalam proses tersebut, konsumen tidak hanya membandingkan berbagai merek dan jenis kendaraan, tetapi juga mempertimbangkan negara asal, kisaran harga, hingga menilai apakah saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli atau justru menunda pembelian. Memahami perjalanan pertimbangan ini menjadi penting bagi industri otomotif untuk melihat faktor apa saja yang mendorong maupun menghambat keputusan pembelian.

Survei ini dilakukan untuk memetakan consumer journey dalam proses pembelian mobil, mulai dari tahap eksplorasi pilihan hingga terbentuknya keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi konsumen terbentuk dari berbagai pertimbangan yang saling berkaitan, termasuk persepsi terhadap merek, asal kendaraan, jenis mobil, kemampuan dan kesediaan membayar, serta timing pembelian. Temuan ini memberikan gambaran mengenai bagaimana calon konsumen mengevaluasi pilihan mereka sebelum akhirnya menentukan apakah akan membeli, memilih alternatif lain, atau menunda pembelian.

Di tengah dinamika pasar otomotif yang terus berkembang, pemahaman terhadap perjalanan konsumen menjadi semakin penting. Hasil riset ini dapat menjadi masukan bagi pelaku industri otomotif dalam merancang strategi produk, komunikasi, dan penawaran yang lebih relevan dengan kebutuhan serta pertimbangan calon konsumen. Hasil penelitian tersedia dalam bentuk report yang dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami perilaku dan preferensi konsumen dalam pasar otomotif.

Laporan berbasis stakeholder mapping dan survei persepsi yang bertajuk Menuju Industrialisasi Hijau yang Efektif mengkaji penerapan kebijakan industrialiasi hijau di Indonesia dari perspektif pemangku kebijakan, sektor swasta dan NGO/think-tank, serta masyarakat publik. Dewasa ini, kebijakan industrialisasi kian disorot seiring dengan perkembangan geopolitik yang sulit diprediksi. Tuntutan mengimbangi dekarbonisasi dengan penyerapan tenaga kerja di lapangan membuat perumusan kebijakan industrialisasi hijau semakin kompleks dengan beragam pertimbangan.

Laporan ini ditujukan untuk menjadi landasan utama ketika menyusun strategi stakeholder engagement yang lebih terarah melalui pemetaan tingkat pengaruh (power) dan kepentingan (interest) para aktor kunci dalam penerapan industrialisasi hijau. Melalui analisis terhadap 10 aktor menggunakan matriks power-interest, laporan ini mengelompokkan aktor ke dalam empat kuadran dengan implikasi strategi yang berbeda, mulai dari kolaborasi intensif hingga komunikasi berkala. Di samping itu, dipaparkan pula hasil survei mengenai tingkat kesadaran (awareness), persepsi, sentimen media sosial, serta preferensi publik terhadap manfaat, risiko pembukaan lahan, maupun tantangan implementasi regulasi industri ramah lingkungan sebelum ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi langkah ke depan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas aktor, meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, serta memastikan keselarasan antara prioritas kebijakan, kebutuhan sektor, dan dukungan kolektif dalam mencapai target iklim Indonesia.