Publikasi

Laporan berbasis stakeholder mapping yang bertajuk Dinamika, Tantangan, serta Peluang Isu FOLU & JET di Indonesia mengkaji keterkaitan strategis antara isu Forest and Other Land Use (FOLU) dan Just Energy Transition (JET) dalam konteks agenda iklim Indonesia. Secara kolektif, sektor kehutanan dan energi menyumbang sekitar 95% emisi nasional sehingga berpengaruh besar terhadap penyusunan agenda iklim. Dengan menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola lahan, pengurangan deforestasi, percepatan energi bersih, serta mitigasi dampak sosial transisi energi, laporan ini menempatkan FOLU dan JET sebagai pilar utama dalam pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Zero Emission Indonesia. Kompleksitas hubungan lintas sektor ini menegaskan perlunya pendekatan yang terintegrasi dan berbasis pemahaman mendalam terhadap aktor-aktor yang terlibat.

Laporan ini ditujukan untuk menjadi landasan utama ketika menyusun strategi stakeholder engagement yang lebih terarah melalui pemetaan tingkat pengaruh (power) dan kepentingan (interest) para aktor kunci dalam FOLU dan JET. Melalui analisis terhadap 18 aktor menggunakan matriks power-interest, laporan ini mengelompokkan aktor ke dalam empat kuadran dengan implikasi strategi yang berbeda, mulai dari kolaborasi intensif hingga komunikasi berkala. Hasil pemetaan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas aktor, meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, serta memastikan keselarasan antara prioritas kebijakan, kebutuhan sektor, dan dukungan kolektif dalam mencapai target iklim Indonesia.

Kajian media monitoring berjudul “Potret Narasi Transisi Energi dan Kehutanan dalam Lanskap Media di Indonesia” ini menganalisis dinamika isu serta aktor yang terlibat dalam transisi energi dan Forestry and Other Land Use (FOLU) sebagai dua pilar utama pencapaian target iklim nasional. Analisis dilakukan terhadap media daring dan media sosial pada periode Januari 2024 hingga Mei 2025 dengan menggunakan empat kata kunci utama, yaitu transisi energi, mineral kritis, masyarakat adat, dan kawasan hutan.

Hasil pemantauan media daring melalui proses crawling berbasis pencarian Google News yang menghimpun pemberitaan dari berbagai media seperti Tempo.co, ANTARA News, Mongabay.co.id, Kompas.com, CNBC Indonesia, Dunia Energi, dan lainnya menunjukkan bahwa isu ‘transisi energi’ menjadi topik paling dominan dengan total 2.291 artikel, yang mayoritas membahas konteks nasional. Narasi utama berfokus pada percepatan energi terbarukan, peningkatan bauran energi bersih, serta pengurangan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, dengan tantangan pada aspek pembiayaan dan implementasi kebijakan yang terus berulang. Sementara itu, isu ‘mineral kritis’ tercatat dalam 862 artikel dan lebih banyak dibahas dalam konteks internasional, yang menunjukkan bahwa isu ini masih diposisikan sebagai agenda strategis global dan belum sepenuhnya menguat dalam diskursus domestik. Untuk isu FOLU, ‘masyarakat adat’ muncul dalam 1.685 artikel dengan fokus pada konflik lahan dan hak tenurial, sedangkan ‘kawasan hutan’ tercatat dalam 1.632 artikel yang menyoroti tata kelola, konversi lahan, serta aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan.

Komitmen Indonesia mencapai Net Zero Emissions 2060 atau lebih cepat menjadikan pensiun dini PLTU batu bara—termasuk PLTU Cirebon 1 sebagai proyek percontohan ETM—sebagai bagian penting strategi dekarbonisasi nasional. Beroperasi sejak 2012, PLTU Cirebon 1 direncanakan berhenti pada 2035, tujuh tahun lebih awal dari jadwal semula, sehingga memberi dampak signifikan bagi masyarakat yang bergantung pada keberadaannya.

Studi yang berjudul “Survei Dampak Rencana Pensiun Dini PLTU Cirebon 1 dalam Perspektif Transisi Berkeadilan” dan dilakukan oleh Katadata Green dan Katadata Insight Center pada Februari 2025 ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menilai dampak sosial-ekonomi dan lingkungan dari rencana pensiun dini tersebut. Survei terhadap 125 responden dan delapan wawancara mendalam dilakukan dalam radius dua kilometer dari lokasi PLTU. Penelitian ini bertujuan memahami tingkat kesadaran publik, mengidentifikasi kelompok terdampak, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memastikan transisi energi yang adil dan inklusif.

Katadata ESG Index (KESGI) merupakan penilaian independen dari Katadata Insight Center untuk mengukur kinerja keberlanjutan perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta beberapa BUMN yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Tahun ini, KESGI memasuki penyelenggaraan tahun keempat.

Penilaian dilakukan pada tiga aspek utama:
- Lingkungan (Environmental): mencakup pelaporan biaya lingkungan hidup, penggunaan material ramah lingkungan, efisiensi energi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan emisi, limbah, efluen, serta pengaduan dan pengelolaan air.
- Sosial (Social): menilai praktik ketenagakerjaan, keterlibatan masyarakat, serta pembiayaan berkelanjutan di sektor keuangan. Mulai tahun ini, indikator kesetaraan gender juga ditambahkan sebagai wujud komitmen pada inklusivitas dan keadilan sosial.
- Tata Kelola (Governance): meliputi keberagaman dewan direksi dan sertifikasi terkait tata kelola perusahaan, serta penguatan aspek kesetaraan gender.

Dasar penilaian KESGI 2025 adalah ketersediaan data dari Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) 2024 atau Laporan Tahunan (Annual Report) 2024 yang dapat diakses publik melalui situs resmi perusahaan per Juni 2025. Katadata melakukan penilaian pada delapan sektor industri, yaitu Keuangan/Perbankan (Finance), Pertambangan (Mining), Perkebunan (Plantation), Makanan dan Minuman (Food and Beverage), Transportasi & Logistik (Transportation and Logistic), Bahan Kimia (Chemicals), Energi (Energy), dan Perhotelan (Hospitality).

Laporan keberlanjutan yang disiapkan perusahaan mengacu pada Global Reporting Initiative (GRI), serta mengikuti regulasi POJK No. 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan SEOJK No. 16/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Melalui indeks ini, Katadata memetakan kinerja keberlanjutan perusahaan berdasarkan sektor industri dan aspek ESG (Environmental, Social, Governance).

Perhutanan sosial tidak hanya berbicara tentang kelestarian hutan, tetapi juga bagaimana masyarakat di sekitarnya mampu meningkatkan taraf hidup mereka melalui pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, program ini hadir sebagai sarana untuk memperkuat kemandirian, membuka peluang usaha baru, sekaligus menjaga keseimbangan ekologi.

Survei ini dilakukan menggunakan metode Telesurvey pada Maret – Juli 2025, melibatkan kelas KUPS perak, emas, dan platinum, dengan total 193 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perhutanan Sosial memberikan dampak ekonomi signifikan melalui peningkatan pendapatan, aset, dan status ekonomi anggota. Perbaikan ekonomi ini secara langsung mendorong komitmen pada pendidikan tinggi untuk anak, sekaligus meningkatkan ketahanan pangan. Program perhutanan sosial juga memberikan dampak positif pada pemulihan ekosistem hutan, penurunan aktivitas ilegal, serta penguatan harmoni sosial di masyarakat sekitar hutan.

Meski masih ada tantangan dalam akses pasar dan infrastruktur, perhutanan sosial jelas menjadi motor penggerak ekonomi hijau yang memberi manfaat nyata bagi desa sekaligus menjaga kelestarian hutan. Hasil riset ini tersedia dalam bentuk mini report (10 halaman) yang dapat diunduh secara gratis, serta full report (38 halaman) dan file Excel berisi tabulasi data yang dapat diakses dalam satu paket berbayar.